Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Warga Desa Manggala, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap kondisi jembatan yang rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Jembatan yang menjadi akses vital ini telah lama dikeluhkan karena kerusakan yang semakin parah.
Keluhan masyarakat akhirnya mendapat respons dari DPRD Barito Utara. Patih Herman AB, anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, menyatakan bahwa aspirasi warga telah diterima dan tengah dikawal untuk masuk dalam agenda prioritas pemerintah daerah.
Baca Juga: Kids Futsal Turnamen di MTsN Muara Teweh Jadi Langkah Strategis Pembinaan Atlet Muda
“Kami sudah sampaikan usulan ini ke pemerintah. Kalau tidak bisa tahun ini karena keterbatasan anggaran, mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi. Yang penting, warga tahu bahwa suara mereka tidak diabaikan,” kata Patih Herman, Rabu (27/8/2025).
Selain sebagai jalur penghubung antarwilayah, jembatan ini juga penting bagi kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Banyak warga yang mengandalkan jalur ini untuk mengangkut hasil kebun, bepergian ke pusat kota, serta mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara melalui Kabid Bina Marga, Subiantoro, menyampaikan bahwa usulan perbaikan jembatan sudah diajukan dalam rancangan perubahan APBD 2025.
“Jika pembahasannya disetujui oleh TAPD dan DPRD, maka proses pelaksanaan akan segera dilakukan. Untuk sementara, kami imbau warga tetap berhati-hati saat melintasi jembatan itu,” jelasnya.
Warga berharap agar proses penganggaran dan perbaikan tidak berlarut-larut, mengingat jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses utama bagi sebagian besar masyarakat di wilayah itu.
Baca Juga: BRI Dapat Apresiasi DPRD Barito Utara
“Setiap hari kami lewat sini. Kalau tidak hati-hati, bisa celaka. Kami hanya ingin jembatan ini cepat diperbaiki,” ungkap salah satu warga.
Aspirasi yang kini mulai mendapat perhatian ini menjadi contoh pentingnya peran pengawasan dan komunikasi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan infrastruktur yang mendesak. (Uni/Vgs)
Discussion about this post