RSUD Muara Teweh Beberkan Tantangan dan Komitmen Perbaikan di Hadapan DPRD

Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Manajemen RSUD Muara Teweh secara terbuka memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan mutu layanan kesehatan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (11/8/2025). RDP ini menjadi ajang evaluasi dan klarifikasi terkait penurunan akreditasi rumah sakit dari tipe C ke tipe D.

Dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiati Rusli, rapat dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Gazali, Direktur RSUD Tiur Maida, serta anggota DPRD dan jajaran rumah sakit.

Dalam paparannya, Tiur Maida menjelaskan sejumlah kendala mendasar yang menjadi penghambat peningkatan pelayanan, mulai dari pembiayaan operasional yang sepenuhnya ditanggung BLUD tanpa dukungan dari APBD, kekurangan alat kesehatan sesuai standar Kemenkes, hingga keterbatasan desain infrastruktur lama yang menyulitkan pemenuhan kebutuhan pasien.

“Anggaran pengadaan obat dan BHP sudah melampaui batas. Untuk pasien hemodialisis saja, rumah sakit menanggung defisit Rp200–300 ribu per pasien,” ungkap Tiur, seraya berharap ada intervensi APBD dalam penyediaan alat dan obat-obatan.

Ia juga menanggapi sejumlah keluhan masyarakat, seperti fasilitas toilet di ruang bersalin IGD dan kebocoran plafon, yang disebabkan kondisi bangunan lama yang tidak mendukung kebutuhan rumah sakit modern.

Menyoal isu kekurangan dokter spesialis, Tiur menegaskan bahwa RSUD justru telah menambah enam spesialis baru, dan hanya satu dokter yang mengundurkan diri karena alasan keluarga.

Terkait usulan penghapusan tarif parkir, pihak RSUD menyatakan siap jika seluruh biaya operasional parkir ditanggung oleh APBD.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD menyampaikan masukan dari masyarakat, termasuk soal pelayanan BPJS, akurasi diagnosa, dan suasana kerja tenaga medis. Asisten Sekda H. Gazali menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar RSUD dapat terus berbenah dan memberikan pelayanan yang optimal.

RDP ini menjadi ruang terbuka bagi RSUD untuk menyampaikan keterbatasan dan kebutuhan, sekaligus menunjukkan komitmen perbaikan di tengah keterbatasan anggaran dan infrastruktur. (ss)