DPRD Tekankan Stabilitas dan Sinergi, Dukung Langkah Strategis KPU

Kaltengtoday.com, Muara Teweh –  Menyikapi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara 2024, DPRD Barito Utara menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis yang diambil KPU, khususnya melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi PPK dan PPS yang digelar di Gedung Balai Antang, Jumat (4/7/2025).

Anggota DPRD Barut, Patih Herman AB, memuji respons cepat KPU dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menggelar Rakor dan Bimtek sebagai bentuk penguatan kelembagaan di tingkat teknis.

Baca Juga: Dewan Dorong Masyarakat Barito Utara Berperan Aktif

“Langkah ini bukan hanya administratif, tapi kunci untuk menjamin PSU berjalan sesuai konstitusi dan menjunjung tinggi keadilan pemilu,” tegas Patih Herman.

Ia menilai pelatihan teknis tersebut vital agar seluruh penyelenggara pemilu memahami regulasi dan mampu menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi.

Tidak hanya itu, DPRD juga menyatakan komitmen untuk mendukung stabilitas sosial-politik selama proses PSU berlangsung.

Baca Juga: BRI Dapat Apresiasi DPRD Barito Utara

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, dan mendukung netralitas semua pihak, termasuk ASN dan aparat,” ujar Athink, sapaan akrabnya.

Patih juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor – dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan dan tokoh masyarakat – untuk memastikan PSU berjalan aman, tertib, dan bermartabat.

Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara

“Demokrasi kita hanya akan kuat jika semua pihak bekerja dalam semangat yang sama: menjaga keadaban dan persatuan,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran KPU dan Bawaslu, serta tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan adanya kolaborasi erat antarlembaga, PSU di Barito Utara diharapkan dapat berlangsung sesuai aturan, menjunjung transparansi, dan melahirkan pemimpin yang sah dan dipercaya publik. [Red]