Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan agar alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2025 benar-benar difokuskan pada penguatan ketahanan pangan serta penurunan angka stunting.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawati, menyampaikan bahwa penyediaan cadangan beras pemerintah, perbaikan rantai distribusi hingga pedalaman, serta dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kekeringan maupun karhutla harus menjadi prioritas.
Baca Juga : Fraksi PKB Apresiasi Orientasi Positif Pemprov Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025
“Fraksi Gerindra menilai perlunya program terintegrasi antara layanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan gizi masyarakat agar target nasional penurunan stunting tercapai,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).
Ia menambahkan, hasil evaluasi bersama BPKP menunjukkan perlunya sinkronisasi anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota agar program stunting lebih tepat sasaran. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) pun harus digunakan sesuai peruntukan.
Terkait perlindungan sosial, Fraksi Gerindra mengingatkan agar program berbasis data yang mutakhir sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan keluarga yang membutuhkan.
“Dalam hal pendapatan, Fraksi mendorong optimalisasi sumber sah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak alat berat. Namun, peningkatan pendapatan jangan sampai membebani masyarakat maupun dunia usaha,” jelas Endang.
Sementara dari sisi belanja, ia menekankan perlunya efisiensi dengan mengurangi kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Anggarannya dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Endang juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kader Posyandu di seluruh kabupaten/kota. Hal itu dinilai sebagai wujud nyata komitmen Pemprov Kalteng dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan berkelanjutan dari desa hingga kota.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi sungai juga dinilai berperan penting dalam memperlancar distribusi barang ke pedalaman serta menekan ketimpangan harga antarwilayah.
Baca Juga : Fraksi Gerindra DPRD Kalteng Tekankan Perubahan APBD 2025 Harus Perkuat Layanan Dasar
“Rendahnya serapan anggaran pada sejumlah OPD harus segera diatasi agar tidak menghambat program prioritas. Fraksi juga memberi perhatian serius terhadap persoalan defisit APBD, sehingga langkah pengendalian pembiayaan daerah harus lebih hati-hati,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya tata kelola Rancangan Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2025 yang transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin, dan berbasis kinerja. [Red]
Discussion about this post