Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Komitmen Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) mendapat pengawalan ketat dari DPRD setempat, khususnya Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, hadir langsung dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA 2025 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Aula Setda, Kamis (5/6/2025).
Baca Juga: Isu Kesejahteraan dan Keamanan Jadi Fokus Silaturahmi Ketua BK DPRD Barito Utara dengan Kapolres
Dalam kegiatan yang juga dihadiri tim verifikator pusat, Forkopimda, organisasi perempuan dan anak, serta Forum Anak Daerah, Nety menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong kebijakan perlindungan anak agar berjalan optimal.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi I, sangat mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah. Tapi lebih dari itu, kami punya peran penting dalam memastikan kebijakan ini punya daya dorong dan anggaran yang cukup, serta pengawasan pelaksanaannya di lapangan,” tegas Nety Herawati.
Ia menilai, penguatan komitmen terhadap KLA harus dibarengi dengan regulasi dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak, yang disusun bersama antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, DPRD berperan mengawal perda, anggaran, hingga kemitraan lintas sektor.
Baca Juga: Legislator Fokus pada Peningkatan Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran
Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, mewakili Pj Bupati Indra Gunawan, menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara siap memperkuat sinergi bersama DPRD dan stakeholder lainnya demi mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
“Kolaborasi lintas sektor, termasuk peran strategis DPRD, adalah modal utama dalam menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh,” ujar Muhlis.
Kehadiran Forum Anak Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) menjadi indikator tumbuhnya sistem perlindungan anak yang partisipatif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara
Nety berharap momentum verifikasi ini bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian program, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat regulasi daerah agar lebih inklusif terhadap anak.
“Legislatif siap mendukung, tetapi semua pihak harus bergerak bersama. Ini bukan sekadar predikat, tapi komitmen nyata untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Dengan dukungan lintas sektor termasuk DPRD, Kabupaten Barito Utara optimis dapat meraih kategori KLA yang lebih tinggi pada 2025 serta menjadi teladan di Kalimantan Tengah dalam pembangunan yang ramah anak. [Red]
Discussion about this post