Sekolah Diminta Tak Tambah Beban Orang Tua Usai PPDB, DPRD Kalteng Angkat Bicara

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pihak sekolah diminta untuk tidak membebani orang tua siswa dengan pungutan tambahan, utamanya menurut Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Hero Harapanno Mandouw, setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) Tahun 2025 yang dinilainya berjalan baik.

“Terutama nanti anak-anak masuk sekolah, mohon agar di ingat kembali bahwa kita harus menekankan atau meminimalisir, atau sampai bila memungkinkan, jangan ada permintaan pungutan ataupun yang sifatnya membebani orang tua murid,” katanya kepada awak media, Senin (7/7/2025).

Baca Juga : SPMB Tahun Ajaran 2025/2026: Disdik Terbitkan Petunjuk Teknis

Politikus Partai Demokrat ini menerangkan, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib diperoleh oleh seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.

“Karena pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar yang harus diraih, diperoleh oleh seluruh masyarakat kita, khususnya di wilayah kita, Kalteng,” ucapnya.

Terkait pelaksanaan SPMB, Hero menyampaikan apresiasinya terhadap proses yang menurutnya telah jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Sejauh ini semua bisa saya katakan berjalan dengan sangat baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang sangat baik. Sampai hari ini tidak ada keluhan karena semua dijalankan dengan profesional, bahkan bisa saya katakan menggunakan teknologi sistem,” jelasnya.

Dengan penerapan sistem berbasis teknologi, lanjut Hero, hampir tidak ditemukan kesalahan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

“Sehingga upaya-upaya atau kesalahan dalam proses penerimaan itu tidak ada. Hampir nol persen lah, bisa saya katakan seperti itu,” tambahnya.

Baca Juga :Tidak Ada Pungutan, SPMB 2025 Kalteng Resmi Dibuka

Ia juga menuturkan, hingga saat ini tidak ada keluhan dari pihak orang tua, penyelenggara pendidikan, maupun sekolah, sehingga dinilainya selaras dengan visi-misi Pemprov Kalteng dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata.

“Jadi kita bersyukur bersama bahwa keinginan pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini Pak gubernur dan wakil gubernur, salah satu visi misinya yaitu ingin menciptakan pendidikan yang sungguh-sungguh merata, adil untuk masyarakat. Anak-anak kita sebagai penerus pembangunan daerah nantinya betul-betul bisa terwujud,” tukasnya. [Red]