Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kalimantan Tengah (Diskominfosantik Kalteng), Rangga Lesmana menyampaikan penyediaan sarana internet merupakan salah satu program prioritas gubernur dan wakil gubernur.
Ia menjelaskan, program tersebut sudah termaktub dalam program HUMA BETANG, seperti peningkatan akses sinyal dan internet di daerah pedalaman terdapat di dalamnya.
Hal ini disampaikannya saat pimpin Rapat dengan Diskominfo se-Kalteng terkait Penyediaan Sarana Internet di Kalteng dalam rangka pembahasan tindak lanjut lokasi penyediaan sarana internet di kantor desa dan usul sarana internet pada Fasilitas Pelayanan Publik Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Binaan Terpadu (Posbindu), Sekolah Dasar (SD), dan Fasilitas lainnya yang tidak terjangkau/kesulitan jaringan internet, bertempat Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, Selasa (01/7/2025).
“Bantuan perangkat sarana internet yang telah dan akan diberikan oleh Pemprov Kalteng akan diproses melalui mekanisme hibah barang kepada Dinas Kominfo Kabupaten/Kota penerima,” ucapnya.
Pihaknya menginginkan, semua masyarakat di Bumi Tambun Bungai dapat menikmati jaringan internet termasuk di daerah-daerah pedalaman yang memang belum terjangkau atau kesulitan jaringan internet.
Selain itu, ia membeberkan, dengan berdasarkan Surat Diskominfosantik Kalteng Nomor: 500.14/456/id.3/Diskominfo/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, perihal Validasi Data Desa yang tidak terjangkau/kesulitan jaringan internet, tercatat sebanyak 376 desa/kelurahan di Kalteng yang masih masuk dalam kategori blankspot.
Dan, lokasi-lokasi tersebut tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota, dengan rincian sebagai berikut yakni Kabupaten Barito Selatan 27 desa, Kabupaten Barito Timur 39 desa, Kabupaten Gunung Mas 50 desa, Kabupaten Kapuas 35 desa, dan Kabupaten Katingan 34 desa.
Lalu, Kota Palangka Raya 11 kelurahan, Kabupaten Kotawaringin Barat 16 desa, Kabupaten Kotawaringin Timur 14 desa, Kabupaten Lamandau 45 desa, Kabupaten Murung Raya 44 desa, Kabupaten Pulang Pisau 6 desa, serta Kabupaten Seruyan 55 desa.
Diinformasikan, penyediaan sarana internet di wilayah pedalaman Kalteng saat ini mencakup 11 kabupaten dan 1 kota, yang tersebar di 91 kecamatan dan mencakup total 376 desa atau kelurahan.
Baca Juga : ‘Melantai’ di Bursa Saham, Surge Suguhkan Internet Gratis di Ruang Publik
Langkah ini merupakan bagian dari keseriusan upaya Pemprov Kalteng untuk memperluas akses layanan internet, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Rangga mengatakan hingga 30 Juni 2025, terdapat 202 perangkat internet Starlink telah aktif (online) di 202 desa/kelurahan. Kemudian, sebanyak 18 perangkat lainnya belum aktif, sementara 149 perangkat masih dalam proses distribusi.
“Target pemerintah adalah seluruh 376 perangkat Starlink dapat beroperasi secara penuh pada minggu pertama Agustus 2025,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, adapun kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian antara lain adalah akses jalan yang sulit dijangkau, terbatasnya kendaraan, ketidakhadiran perangkat desa, penolakan bantuan perangkat, serta ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dilatih dalam pengoperasian perangkat.
Dijelaskan oleh Rangga, rencana penyediaan sarana internet di daerah pedalaman meliputi beberapa tahapan, yaitu Mei 2025 pendataan desa/kelurahan yang masih blankspot, Mei–Agustus 2025 tahap 1 distribusi dan instalasi sarana Internet Starlink pada kantor desa blankspot.
Sementara, pada Juni – Agustus 2025 pendataan lokasi yang masih membutuhkan sarana internet, September – Desember 2025 tahap 2 Distribusi dan Instalasi Sarana internet starlink pada lokasi di desa/kelurahan dan 2026 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan.
Baca Juga : Atasi Blank Spot, Pemko Palangka Raya Akan Bangun BTS
Lebih lanjut, Pemprov Kalteng melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 telah mengusulkan penambahan 500 perangkat Starlink yang akan dialokasikan ke sekolah dan fasilitas publik di desa/kelurahan seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.
“Diperlukan data yang tepat dan akurat agar program prioritas gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post