Pemprov Kalteng Sosialisasikan E-Katalog Versi 0.6

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, bertempat di Ballroom Hotel Best Western Batang Garing, Selasa, (3/6/2025).

Hal ini dilaksanakan dalam rangka upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan keterampilan dalam menggunakan Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6.0.

Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden mengatakan E-Katalog Versi 6.0 ini diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Desember 2024 lalu.

Baca Juga : E-Katalog Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Media Massa Akan Diterapkan di Bartim

“Peluncuran ini menandai langkah besar dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa Pemerintah, dengan menghadirkan berbagai fitur baru yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan,” ujarnya saat membacakan sambutan Plt. Sekda.

Herson mengungkapkan bahwa E-Katalog Versi 6.0 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKM) karena telah terintegrasi secara otomatis dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Selain itu, E-Katalog Versi 6.0 juga mempermudah pelaksanaan e-audit dan pemantauan secara real time untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan (fraud), sehingga memungkinkan pengguna memperoleh informasi dengan lebih cepat,” jelasnya.

Baca Juga : Dinkes Kotim Sambut Baik Program E-Katalog

Ia menjelaskan, fitur tersebut juga memberikan gambaran menyeluruh tentang produk impor yang dapat disubstitusi dengan produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya industrialisasi.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan, proses otomatisasi dalam E-Katalog Versi 6.0 akan meminimalkan biaya administrasi, sehingga dapat menghemat anggaran dan mengurangi resiko pemborosan.

“Penerapan sistem digital ini juga memberikan akses yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan,” tutupnya. [Red]