Kaltengtoday.com, Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara mengundang Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk membahas isu penting terkait tenaga Non-ASN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Senin, 10 Februari 2025. Forum ini bertujuan untuk menyamakan pandangan dan merumuskan solusi yang lebih adil untuk tenaga Non-ASN yang selama ini memegang peranan penting dalam pelayanan publik.
RDP ini akan dihadiri oleh anggota DPRD, Pj Bupati, Pj Sekda, perwakilan BKPSDM, BPKA, Inspektorat, kepala SOPD, serta pihak terkait lainnya, termasuk Forum Komunikasi Honorer R3 Barito Utara.
Baca Juga: Legislator Dorong Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, atau yang akrab disapa Athink, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi kesempatan krusial untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada tenaga Non-ASN, khususnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan efektivitas kerja mereka di lingkungan Pemkab.
“Melalui RDP ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten dapat segera menetapkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga Non-ASN, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi kebijakan yang lebih adil dan transparan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik,” ungkap Athink.
Lebih lanjut, dia berharap, RDP tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem manajemen tenaga Non-ASN, tetapi juga mendorong adanya evaluasi terhadap regulasi yang ada. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang bagi peningkatan fasilitas dan perlakuan yang lebih baik bagi tenaga Non-ASN, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif.
Baca Juga: DPRD Barut Pererat Kerjasama dengan Kapolres Baru, Fokus Ketahanan Pangan dan Keamanan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara pun mengungkapkan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil RDP ini dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada, serta penyesuaian regulasi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan adil.
“Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat menciptakan suasana kerja yang lebih baik dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya. [Red]
Discussion about this post