Lohing Simon Sebut Masyarakat Gumas Bersedia Ikut Tertibkan Kendaraan Kelebihan Kapasitas

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Kondisi jalan Palangka Raya-Kuala Kurun yang hingga saat ini masih mengalami rusak parah dan mengganggu aktivitas masyarakat sangat disesalkan Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon.

Ia mengungkapkan, lebih dari 200 Miliar telah dihabiskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam rangka memperbaiki jalan tersebut hingga kurun waktu 3 tahun belakangan.

Baca Juga : Pemkab Gumas Pasang Enam Videotron di Kota Kuala Kurun

“Untuk tahun 2025 ini hampir 100 Miliar digelontorkan. Itu artinya pembiayaan (perbaikan jalan) luar biasa, akan tetapi kondisi jalan masih gitu-gitu (rusak) terus,” katanya kepada awak media, Senin (24/2/2025).

Politisi PDI Perjuangan Kalteng ini mengungkapkan, pihaknya merasa anggaran yang digelontorkan selama ini terasa tidak berguna, sebab tidak membuat kondisi jalan lebih baik lagi.

“Semestinya jalan itu sudah bagus dan layak dilewati. Tapi, kenyataannya jalan itu hancur, dan ini akibat dari muatan yang diluar kapasitas jalan,” bebernya.

Salah satu contoh hal yang dapat merusak jalan antara Kuala Kurun-Palangka Raya yakni adanya kendaraan yang mengangkut kayu log yang dimiliki Perusahaan Besar Swasta (PBS).

“Kayu log yang diangkut ini tidak kurang dari empat puluh hingga lima puluh ton, sehingga itu tidak memungkinkan bagi jalan yang ada ini,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti aktivitas kendaraan milik PBS yang bergerak di sektor batu bara, dengan muatan rata-rata 25 ton, tentunya berpengaruh pada kapasitas jalan yang hanya mampu menopang kendaraan dengan kapasitas 5-10 ton saja.

Baca Juga : Jalan Rusak Palangka Raya-Kuala Kurun Berpengaruh Dengan Aksesibilitas Masyarakat Murung Raya

“Sehingga kita sepakat sekali bahwa keinginan Gubernur Kalteng melalui surat keputusan pada 11 Februari 2025 lalu, untuk menghentikan angkutan diluar kapasitas jalan itu tepat,” tegasnya.

Maka dari itu, Lohing Simon dalam Reses Perorangannya ke dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng I yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan, dan Kota Palangka Raya membawa isu tentang surat gubernur tersebut.

“Pada intinya, masyarakat yang ada di Gunung Mas, khususnya desa yang menjadi titik-titik reses kita saat ini siap dan secara spontan mendukung serta membantu pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang beraktivitas dan melebihi kapasitas jalan,” tukasnya. [Red]