Kaltengtoday.com, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sigit Karyawan Yunianto mengungkapkan terkait dengan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Kalteng menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin serius. Banjir yang semakin sering dan meluas di berbagai daerah seperti Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Barito Utara, Barito Selatan, Palangka Raya, hingga Murung Raya, Barito Timur, Gunung Mas, dan Lamandau, tidak terlepas dari masifnya deforestasi,” kata Sigit, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, hal tersebut juga disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan di ruang rapat Komisi XII DPR RI, Rabu (05/02/2025) kemarin.
Baca Juga : Harga Ayam Potong Menjadi Keluhan Masyarakat
Dalam raker sebelumnya tersebut, pihaknya dan mitra kerja telah membahas terkait dengan evaluasi kinerja 2024, program kerja 2025, strategi perdagangan karbon, hasil COP 29 di Baku, serta permasalahan dan penanganan sampah.
Sigit menyoroti tingginya tingkat deforestasi di Kalteng akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan.
Secara luasan perkebunan sawit di Kalteng, menurutnya telah meningkat 107,8% dalam 11 tahun terakhir, menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan perkebunan sawit terluas ketiga di Indonesia.
Pembukaan hutan besar-besaran untuk perkebunan dan pertambangan telah mengurangi daya serap air, memperburuk erosi, dan merusak keseimbangan ekosistem.
Baca Juga : Karhutla di Wilayah Selatan Kotim, Ini Keluhan Masyarakat
Berdasarkan pantauan Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (WALHI Kalteng) dan Save Our Borneo (SOB), bencana banjir semakin intens. Data dari Pusdatinkom BNPB menunjukkan bahwa pada Januari–Oktober 2024 saja, sebanyak 9.089 rumah terendam, 60.416 jiwa terdampak, dan 252 orang mengungsi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Dalam forum tersebut Sigit menegaskan, perlu ada langkah konkret untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Bumi Tambun Bungai, yakni seperti adanya percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta wilayah adat.
“Percepatan skema perlindungan wilayah kelola masyarakat melalui kebijakan perhutanan sosial. Lalu, keterbukaan hasil pemutihan sawit di Kalteng dan evaluasi perizinan investasi,” ucapnya.
Selain itu, penghentian aktivitas deforestasi sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah DAS Kahayan-Kapuas serta Seruyan-Kotim, sesuai komitmen transisi energi pasca G20.
“Evaluasi aturan larangan membakar bagi peladang, karena berpotensi mengancam kedaulatan pangan lokal,” ujarnya.
Baca Juga : Wakil Rakyat Serap Aspirasi Masyarakat Dapil I
“Kami meminta agar pemerintah lebih transparan dalam kebijakan pemutihan sawit serta lebih ketat dalam mengevaluasi izin investasi di sektor perkebunan dan tambang.
Selain itu, larangan membakar lahan bagi peladang tradisional harus dikaji ulang agar tidak merugikan ketahanan pangan masyarakat lokal,” jelasnya.
Ia berharap, pihak eksekutif segera mengambil langkah konkret untuk melindungi lingkungan dan hak masyarakat adat, sehingga bencana ekologis yang semakin meluas dapat dicegah.[Red]
Discussion about this post