Koordinasi Kades dan BPD Harus Baik Agar DD dan ADD Bisa Di Cairkan

Kalteng Today – Sampit, – Wakil Ketua DPRD Kotim, H.Rudianur mendorong kepada pemerintahan desa untuk segera menggelar Musyawarah Desa (Musdes) agar Dana Desa (DD) dan ADD bisa dicairkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) warga desa terdampak Covid-19.

“Saat ini kesempatan untuk mencairkan DD masih terbuka. Saya harap pemerintahan desa dapat berkoordinasi untuk menyiapkan berbagai persyaratan yang ditentukan, salah satunya dengan menggelar Musdes,” kata Rudianur, Selasa (26/5/2020) kepada kaltengtoday.com di Sampit.

Legislator Golkar ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kepala desa beserta perangkatnya, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala desa dan perangkatnya beserta BPD, lanjut dia, memiliki tugas menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi persyaratan untuk melakukan pencairan DD dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Artinya, kades dan perangkatnya beserta BPD harus bisa menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, supaya APBDes cepat selesai dan segera dilakukan pencairan DD dan ADD,” ungkap Rudianur.

Rudianur menjelaskan, pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat luas. Tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga telah berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Pemerintah daerah berupaya keras untuk menyalurkan bantuan yang diprogramkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sendiri. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi situasi ini.

Salah satu program bantuan tersebut adalah BLT-DD. Hingga hari ini, sudah ada 110 desa yang melaksanakan musdes, sedangkan 58 desa lainnya, belum. Musdes menjadi syarat utama pencairan BLT-DD yakni penetapan nama calon penerima.

“Ada 58 desa di lima kecamatan yang belum memenuhi persyaratan, khususnya musdes (musyawarah desa). Makanya saya dorong ini segera agar BLT-DD itu bisa dibagikan kepada masyarakat kita yang membutuhkan,” Demikian Rudianur. [Red]