Pengawas Pemilu Dituntut Menjaga Independensinya

Kaltengtoday.com, Kasongan – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Roby menyebutkan, pesta demokrasi merupakan agenda penting dalam perjalanan demokrasi di Katingan. Maka, ia berharap kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi yang ada semakin meningkat.

” Pastikan pemilihan nantinya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). Sehingga, untuk kesuksesan pemilihan kepala daerah bisa terlihat pada hari pelaksanaannya nanti, ” Katanya, Selasa (22/10/2024).

Baca Juga :  Ketua DPRD Bartim Dukung Langkah Bawaslu dan Harapkan Legislator Tetap Profesional Dalam Bertugas

Ia juga berpesan kepada Bawaslu Kabupaten Katingan serta tim panwaslu yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa untuk mempersiapkan upaya pencegahan dan penindakan guna memastikan seluruh tahapan khususnya pada masa kampanye dan pemungutan suara, penghitungan suara serta rekapitulasi suara nantinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

” Untuk dapat mewujudkan itu, semua pengawas pemilu harus dibekali pengetahuan yang cukup terkait kepemiluan. Dalam menjalankan tugasnya nanti dapat berjalan dengan baik dan profesional, ” Bebernya.

Menurutnya, pengawas pemilu juga dituntut harus menjaga profesionalitas dan independensinya supaya pemilihan serentak dapat berjalan jujur dan adil. Kompetisi politik yang sehat membutuhkan aturan main yang jelas  serta wasit yang bekerja secara profesional dan adil.

Baca Juga :  Bawaslu Palangka Raya Sosialisasi Pengawasan Pilkada di UPR

” Hal ini harus betul-betul dijaga dengan baik. Untuk itu, jangan lakukan tahapan pilkada ini sekadar kegiatan seremonial saja akan tetapi merupakan janji dan komitmen untuk memastikan pemilihan kepala daerah serentak nantinya berjalan bersih, demokratis dan berintegritas, ” Mintanya.

Dengan demikian, mari melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi kerawanan dalam setiap tahapan. Terutama pada saat ini tahapan kampanye yang sedang berlangsung.

Maka, yang harus diantisipasi dan diawasi adalah black campaign atau kampanye hitam, penyebaran informasi bohong dan isu SARA. Selain itu, juga adanya indikasi politik uang, keterlibatan serta memobilisasi ASN, TNI dan Polri serta potensi pelanggaran pemilu lainnya. [Red]