Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dalam rilisnya menyampaikan tantangan dalam upaya rehabilitasi atau restorasi gambut dan mangrove membutuhkan waktu yang tidak singkat.
BRGM melalui Kepala Kelompok Kerja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Didy Wurjanto menyampaikan butuh pemeliharaan, keberlanjutan, serta dukungan dari berbagai pihak agar mencapai target yang maksimal.
“Dalam pelaksanaan restorasi gambut dan mangrove, BRGM merangkul berbagai stakeholders, mulai dari pemerintah, kementerian/lembaga, hingga masyarakat,” ucapnya, Senin (24/6).
Ia menjelaskan, utamanya adalah bagaimana merubah paradigma masyarakat luas, yang memandang sebelah mata manfaat gambut dan mangrove. Dan, begitu rusak, akibat buruk sangat dirasakan.
“Tentu, restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya,” tuturnya.
Baca Juga : Â BRGM Sampaikan Perkembangan Target Pemulihan Gambut dan Mangrove
Restorasi lahan gambut, diterangkannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks.
Keberlanjutan pemanfaatan dan penggunaan lahan gambut telah berlangsung lama yang menyebabkan terdegradasinya lahan gambut, sehingga memerlukan penanganan segera dengan penerapan manajemen aktif.
“Salah satu hambatan utama adalah kebakaran berulang lahan gambut yang tentunya banyak faktor kesengajaan, serta keberlanjutan penggunaan lahan. Banyak lahan gambut telah dikonversi menjadi perkebunan, pertanian, dan pemukiman, sehingga sulit untuk mengembalikan fungsinya sebagai ekosistem alami,” ungkapnya.
Selain itu, restorasi yang dilakukan secara parsial terbukti kurang efektif. Pendekatan restorasi yang tidak holistik sering kali tidak mampu mengatasi kerusakan ekosistem secara keseluruhan, sehingga manfaat yang diperoleh menjadi terbatas.
“Idealnya restorasi gambut harus dilaksanakan secara utuh mencakup satu landskap gambut. Restorasi gambut berfungsi untuk menahan air pada zona pengelolaan air gambut, sehingga dalam pelaksanaannya, harus menyeluruh terhadap zona pengelolaan air yang dilestarikan,” jelasnya.
Timbulnya pertanyaan terkait mengapa masih terlihat penanganan restorasi gambut secara parsial?, hal ini menurutnya dikarenakan belum semua pihak pengguna lahan gambut dalam suatu Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) secara serentak melakukan restorasi gambut yang terkoordinasi dengan baik.
“Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut harus berbasis lanskap KHG. Dan, yang menjadi tantangan pokok adalah dalam lanskap KHG di dalamnya banyak stakeholder dengan banyak kepentingan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan restorasi lahan gambut memerlukan koordinasi, integrasi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan inklusif.
Discussion about this post