Kalteng Today – Sampit, – Saat melakukan rapat pembahasan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif tentang rasionalisasi anggaran penanganan covid-19 pada Jumat (8/5/2020) kemarin, terungkap bahwa saat ini pemda tidak punya uang beli sembako untuk bantuan masyarakat yang tidak mampu atau terdampak Covid-19.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Arsyad mengatakan bahwa pemkab Kotim sudah mengalokasikan anggaran untuk pembelian beras lokal di daerah setempat, sebesar Rp 10 miliar, beras itu nanti akan dibagikan kepada seluruh masyarakat kotim yang terdampak akibat Covid-19.
“Pada saat rapat bersama antara pihak Eksekutif dan Legeslatif kemarin Sekda Kotim Halikinnor mengatakan bahwa pihaknya telah menganggarkan untuk bantuan masyarakat yang terdampak akan Covid-19 sebesar Rp 10 miliar, tetapi duitnya saat ini kan masih tidak ada artinya jelas saat ini pemerintah tidak punya duit beli beras,” kata Arsyad, Sabtu (9/5/2020) kepada kaltengtoday.com.
Menurutnya anggaran pembelian beras Rp.10 miliar itu masuk dalam alokasi anggaran untuk Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kotim, yang anggaranya masuk Rp 32,2 miliar, tetapi saat ini dana tersebut masih belum ada, dan kondisi keuangan daerah sedang kritis. Bahkan untuk membayar gaji ASN, DPRD, hingga honorer saja masih belum jelas.
“Untuk memenuhi anggaran tersebut pihak pemerintah daerah berencana melakukan pinjaman Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi (DR) yang saat ini mengendap di rekening salah satu bank, ada sekitar Rp30 miliar, maka dari itu ini menjadi perhatian kami dalam melakukan pengawasan,” ucap Arsyad.
Arsyad juga mengatakan bahwa sekda telah menerangkan tertundanya transfer DAU yang 35 persen dari pusat itu karena pemerintah Kabupaten belum bisa memenuhi instruksi pusat terkait pemangkasan 50 persen jadi bukan dari pihak dewan yang menjadi penyebabnya.
Baca Juga:
Kades Pelantaran Minta PBS dan Pengusaha Bantu Cegah Dampak Covid-19
“Walaupun anggaran punya dewan juga dipangkas habis, masih belum terpenuhi juga laporan pemangkasan 50 persen itu kepada pusat, makanya bupati kedepan jangan menyalahkan dewan lagi ya,” Demikian Arsyad. [Red]
Discussion about this post