Diduga Garap Lahan Warga, Jalan PT MUTU Di Portal dengan Sanksi Adat

Kaltengtoday.com, Buntok – Jalan Perusahaan Multi Tambangjaya Utama (MUTU) di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan (Barsel) diportal puluhan warga dengan memasang sanksi adat, lantaran PT Mutu diduga telah menggarap dan merusak lahan warga dari kelompok Tani Harapan Jaya 4 Desa Bintang Ara, Jumat (23/2/24) pagi.

Koordinator aksi tersebut Setiano W. Sigin kepada awak media mengatakan, pihaknya melakukan sanksi adat tersebut dengan memasang portal berupa tali dibentangkan disertai ritual Adat Dayak, dengan meminta bantuan dari para leluhur untuk menjaga portal tersebut.

Baca Juga :  Akibat Portal Lahan dan Mengancam Berujung di Penjara

“Hal ini dilakukan karena kami meminta ganti kerusakan lahan kami sebanyak 1012 hektar yang sudah di boring, termasuk 20 hektare yang sudah digarap oleh PT Mutu namun belum dibayarkan,” ucap Setiano.

Ia menjelaskan, kelompok Tani Harapan Jaya 4 pemilik 1012 hektare lahan tersebut didirikan pada Tahun 2004 dan sudah memiliki SKT. Namun, hampir dua tahun ini hanya dijanjikan terus oleh PT Mutu tanpa ada kepastian, sehingga akhirnya pihaknya melakukan sanksi adat tersebut pada hari ini dengan melakukan pemortalan.

Baca Juga :  DPRD Imbau Perusahaan Gabung FTJSL

“Dari 20 hektare lahan kami tersebut, diperkirakan sekitar 18 ribu metrik ton batubara yang telah diangkat dan dipindahkan ke stockpile tanpa pemberitahuan. Selain itu kami juga minta ganti kerusakan alam ratusan hektare akibat boring sebanyak 246 titik, pembuatan jalan, beberapa sungai rusak tertutup dan tanam tumbuh tergusur,” tegasnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus memortal jalan tersebut dan memasang tenda untuk tinggal, sampai keinginan dari ratusan pemilik lahan tercapai. Apabila ada yang berani membuka atau melepaskan portal tersebut, pihaknya yakini akan ada sesuatu yang menimpa dari para leluhur yang menjaganya.

“Hak adat kita ini dijamin dan dilindungi UUD 1945 Pasal 18b Ayat 2, juga UU Minerba nomor 3 tahun 2020 pasal 39 huruf i tentang harus menyelesaikan hak-hak masyarakat dulu sebelum menggarap. Artinya UU Minerba yang mengatur mereka saja dilanggar, apalagi hukum adat kita yang tidak tertulis,” tandasnya.

Baca Juga :  Tangan Dingin Bupati Seruyan Berhasil Selesaikan Sengketa Lahan Warga dan Perusahaan

Sementara itu saat ingin dikonfirmasi pihak PT Mutu tidak ada yang berani memberikan statement dan tidak ada yang mau memberikan nomor telepon pihak pimpinan PT Mutu untuk dikonfirmasi.

“Kami hanya karyawan biasa tidak berani memberikan keterangan, kita tunggu saja pihak eksternal dalam perjalanan dari wilayah Barito Utara menuju kesini,” kata salah satu karyawan yang tidak berkenan memberitahukan namanya.[Red]