Awasi Penyelenggaraan Pemilu Dengan Ketat

Kaltengtoday.com, Kasongan – Pemerintah Kabupaten terus melakukan monitoring tim desk pemilihan umum serentak. Sehingga, dalam proses pelaksanaanya berjalan sesuai aturan dan koridor yang ada.

Kepala Satpol PP Kabupaten Katingan Pimanto mengatakan, sistem pemilu di Indonesia merupakan sistem pemilu yang digunakan suatu negara dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sistem ini menentukan bagaimana peserta pemilu dapat terpilih.

” Sistem pemilu yang digunakan di suatu negara dipengaruhi oleh karakteristik dari suatu negara tersebut. Dalam hal ini ada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif hingga tingkat daerah, ” Katanya, Rabu (13/12/2023)

Baca Juga :Jalan Sehat Salah Satu Upaya KPU Kampanyekan Pemilu Damai

Menurutnya, pileg DPR RI dan DPRD tingkat daerah menggunakan sistem proporsional terbuka. Pada pilpres kali ini, sistem yang digunakan two round system (TRS) atau sistem dua putaran.

” Pasangan calon (Paslon) yang terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah surat suara sah nasional. Dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar dari lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

” Sementara itu, pihak yang terdaftar sebagai pemilih adalah warga Negara Indonesia, pernah atau sudah menikah, dan di atas 17 tahun pada saat pemilihan. Kemudian yang tidak terdaftar sebagai pemilih adalah TNI/POLRI dan orang yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap,” Jelasnya.

Baca Juga : Pernyataan Sikap Pemilu Damai 2024 Jaga Kapuas Tetap Aman dan Kondusif

Dengan demikian, pemilihan umum diharapkan dapat menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan Presiden dan Wakil Presiden.

” Saya harap ini menjadi pedoman dan bahan referensi seluruh stakeholder di tingkat kecamatan, kelurahan, desa dalam upaya bersama mengawal serta mensukseskan agenda pesta demokrasi tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Katingan memastikan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum berjalan atau terlaksana sesuai dengan ketentuan tata aturan,” Pungkasnya. [Red]