Kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas meminta pemerintah daerah memaksimalkan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2023. Namun sisi lainnya diharapkan pula agar anggaran yang ada mengutamakan skala prioritas.
“Saran kami untuk belanja pada perubahan APBD hendaknya diarahkan yang sifatnya prioritas dan mendesak,” kata anggota DPRD Gunung Mas Nomi Aprilia, Jumat (6/10/2023).
Baca Juga : DPRD Minta TNI Jaga Kepercayaan Masyarakat
Skala prioritas yang dimaksud, lanjut Nomi, untuk perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan yang rusak. Selain itu untuk peningkatan bidang pendidikan dan kesehatan.
Nomi juga meminta perangkat daerah terkait agar segera menciptakan alternatif lapangan kerja bagi masyarakat yang berbasis pertanian, perikanan dan peternakan. Upaya itu guna mendukung smart agro sesuai visi misi bupati dan wakil bupati.
“Dengan program itu, usaha masyarakat yang selama ini mengandalkan pertambangan tanpa izin dapat dialihkan,” ujarnya.
Baca Juga : BPBD Terima Kunker Komisi II DPRD Barito Kuala
Kemudian, tambah Nomi, dengan adanya keberadaan pegawai tidak tetap (PTT) yang diberikan batas waktu sampai tanggal 28 Nopember 2023, agar pemerintah melalui BKPSDM mempersiapkan dan memfasilitasi PTT.
“Artinya BKPSDM bisa memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan belajar ataupun pola pendampingan lainnya sehingga PTT yang ada memiliki kemampuan bersaing pada sistem CAT,” jelasnya. [Red]
Discussion about this post