Pemberlakuan PJJ Sudah Sangat Tepat

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Wakil Ketua I Komisi C DPRD Palangka Raya Ruselita mendukung kebijakan pemerintah kota yang memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang PAUD, SD dan SMP. Kebijakan itu dinilai sudah tepat mengingat kondisi kabut asap yang semakin tebal.

“Kebijakan pengalihan kegiatan belajar mengajar selama kabut sudah sangat tepat. Apalagi kondisi udara yang buruk,” kata Ruselita.

Ruselita menambahkan, saat ini kualitas udara di Palangka Raya sudah pada level berbahaya sehingga dikhawatirkan mengganggu kesehatan peserta didik. Karenanya kebijakan mengalihkan proses belajar mengajar menjadi PJJ menjadi langkah yang cepat dalam mengantisipasi dampak dari kabut asap.

Terlepas dari itu Ruselita berharap pihak sekolah bisa menjalankan semua poin-poin surat edaran. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab sekolah benar-benar bisa dijalankan.

Adapun berdasarkan surat edaran kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menginstruksikan kepada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP untuk melakukan PJJ mulai 5-7 Oktober 2023. Nantinya akan ada evaluasi dengan pihak terkait untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

Dalam surat edaran kepala Dinas Pendidikan disebutkan, PJJ dilakukan karena status kualitas udara Kota Palangka Raya dalam level berbahaya. Hal itu berdasarkan Data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) hasil rilis Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kualitas udara menurun ke level berbahaya, untuk itu para peserta didik dan guru harus mengutamakan penggunaan masker,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Palangka Raya Jayani, Kamis (5/10/2023).

Sementara itu poin lainnya menyebutkan, selama PJJ satuan pendidikan tetap memantau kesehatan dan kemajuan peserta didik. “Begitu juga untuk memastikan setiap peserta didik tetap mengenakan masker saat melakukan kegiatan di luar rumah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jayani

Jayani menambahkan, meski diberlakukan PJJ namun tenaga pendidikan tetap hadir ke sekolah sembari Dinas Pendidikan akan mengevaluasi perkembangan yang ada dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat diberikan kebijakan selanjutnya. [Red]