kaltengtoday.com – Sampit – Menanggapi kisruhnya pembahasan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang sempat muncul kesejumlah media, Bupati Kotim Supian Hadi, menantang jajaran DPRD daerah setempat untuk membahas anggaran tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi bias di masyarakat.
“Kita terbuka saja agar tidak menjadi persepsi aneh-aneh ditengah masyarakat, dengan munculnya pemberitaan beberapa waktu lalu seolah-olah terjadi kong kalikong antara eksekutif dan sebagian anggota legislatif dalam pembahasan anggaran penanganan Covid-19,” kata Supian Hadi, Kamis (30/4/2020) kepada sejumlah awak media di Sampit.
Supian Hadi menegaskan, hal itu dilakukan untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat kotim agar tidak muncul persepsi lain atas pemberitaan beberapa waktu lalu, karena itu saya mengajak kepada DPRD agar membahas anggaran sesuai aturan dan kententuan yang berlaku.
“Saya sebagai bupati sudah memerintah kepada sekda untuk mengklarifikasi pernyataan yang sempat dilontarkan pada forum rapat pembahasan anggaran kemarin di DPRD Kotim, agar tidak menimbulkan opini yang aneh-aneh ditengah masyarakat kotawaringin timur, saya tidak ingin itu terjadi,” tegas Supian Hadi.
Supian Hadi mengaku, merasa kasian dengan kawan-kawan anggota DPRD Kotim lainnya yang telah bekerja sebagaimana harusnya, sebab opini yang saat ini tengah berkembangan dimasyarakat seolah-olah eksekutif dan legislatif sudah terjadi deal-deal an.
Baca Juga:
Kemenag Kotim Himbau Umat Muslim Bayar Zakat Segera Mungkin
“Ingat gajih anggota DPRD itu bersumber dari PAD, sedangkan kalau tidak ada PAD maka anggota DPRD tidak ada gajih, konsekuensi nya kalo berlawanan kita sama-sama orang politik oke,” Demikian Supian Hadi. [Red]
Discussion about this post