Pemprov Kalteng Terus Perhatikan Ekosistem

kaltengtoday.com, Palangka Raya –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalteng melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati dan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem flora fauna, dan satwa serta lingkungan hidup.

Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng Sri Widanarni, Indonesia dikenal dengan negara Mega Biodiversity karena memiliki keanekaragaman hayati banyak dan besar dengan tingkat endemik tinggi.

“Akan tetapi ada beberapa satwa langka mengalami penurunan populasi bahkan menuju tingkat kepunahan, akibat terjadinya pembangunan yang tidak memperhatikan pengelolaan hutan dengan baik sehingga habitat asli berkurang,” katanya, Rabu (2/8).

Baca Juga :  Momen Peringatan Hari Lingkungan Hidup, DLH Pulpis Gelar Sejumlah Aksi 

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity, kini menjadi salah satu mandat untuk melakukan penyusunan strategi dan rencana aksi dari keanekaragaman hayati.

“Provinsi Kalteng juga salah satu daerah strategis dan penting di Indonesia, pasalnya memiliki hutan luas dan berbagai ekosistem yang memiliki potensi keanekaragaman tinggi,” ucapnya.

Bumi Tambun Bungai sendiri, menurutnya harus melakukan optimalisasi terhadap kekayaan aneka ragam yang dimiliki, itu juga memberikan manfaat sangat besar dari perekonomi dan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  DLH Kotim Diminta Perbanyak Tempat Pembuangan Sampah di Wilayah Baamang

Sementara itu, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kalteng Wilson menuturkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM ASN di kabupaten dan kota agar mendorong pengelolaan keanekaragaman hayati agar terwujudnya rencana pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati se-Kalteng.

“Sehingga untuk meningkat kapasitas terkait pengelolaan keanekaragaman hayati di masing-masing sektor agar dapat terkelola dengan baik. Serta penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di kabupaten dan kota tertata dengan baik,” tutupnya.[Red]