Data Penduduk yang Kurang Mampu Memang Diperlukan

kaltengtoday.com, KUALA KURUN – Program dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) yang mengadakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) rangka mendata dan menjangkau penduduk yang kurang mampu di daerah setempat.

Anggota DPRD Kabupaten Gumas Sahriah misalnya mensuport kegiatan pendataan awal regsosek yang dilakukan BPS ini, bahwa didalam pendataan masyarakat yang memang rill atau fakta di lapangan sangat sulit dilakukan sehingga memang harus ada petugas di daerah yang berdomisili tau keadaan dan kondisi warga miskin.

Baca juga : DPRD Gumas Desak PBS Segera Tangani Jalan Kurun-Palangka Raya

“Kita sangat mendukung kegiatan yang dilakukan BPS ini, sebab pemerintah memang membutuhkan data-data warga yang kurang mampu itu harus rill tidak yang asal ada saja, tetapi memang benar-benar sesuai keadaan demikian,” ucap Sahriah, Minggu (14/5).

Lalu, jelasnya, petugas regsosek itu nantinya dapat memperoleh informasi yang komprehensif dari penduduk kurang mampu yang memang terdata sehingga tepat sasaran. Artinya, kata dia, pendataan penduduk yang benar mencakup profil dan kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset hingga informasi geospasial.

“Mudah-mudahan pendataan yang dilakukan oleh petugas yang sudah ditugaskan itu tidak ada pilih kasih, atau karena keluarga tetapi harus memegang teguh netralitas dalam mendata warga yang tergolong miskin,” katanya.

Baca juga : DPRD Gumas Apresiasi Aplikasi e-Berpadu Milik PN Kuala Kurun

Terpisah, Kepala BPS Gumas Waras mengatakan, petugas Regsosek itu harus menyasar penduduk yang rentan, miskin dan miskin ekstrem, khususnya dalam perlindungan sosial dan tanggap darurat kebencanaan. Maka, kelengkapan dari kegiatan ini membuka peluang pemanfaatan yang luas dan ini tidak hanya program perlindungan sosial saja.

“Mudah-mudahan apa yang mereka data bisa lengkap dan akan mendukung program pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan insfrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, inklusi keuangan,” imbuhnya. [Red]