Masalah Lahan Perusahaan Sawit Dengan Warga Diharap Bisa Terurai Tuntas

Kaltengtoday.com, Tamiang Layang – Permasalahan perkebunan sawit dengan masyarakat, terutama yang menyangkut lahan telah dimediasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur. Masyarakat pun mengharapkan agar carut marut yang ada, bisa terurai sehingga ke depan tidak ada lagi masalah berarti yang timbul.

“Warga bisa tenang berkebun dan tidur nyenyak tanpa takut tanahnya masuk areal HGU perusahaan. Dan perusahaan pun dapat beroperasi dalam jangka panjang dengan tenang,” ujar Wasjo, seorang warga Kecamatan Pematang Karau, tadi (Rabu, 3/05/2023).

Baca juga : Terkepung Lahan Sawit, Desa Sumber Rejo Justru Makmur Lewat Peternakan

Kepada awak media, Ketua DPRD Bartim , Nursulistio SPdI, menyampaikan bahwa masalah lahan konsesi perusahaan sawit yang dicabut kemudian lahan perusahaan yang disertifikatkan atas nama orang dalam, atau karyawan perusahaan, juga telah dibahas tuntas.

“Masalah lahan konsesi yang sudah dicabut itu, sudah dikonfirmasi pihak perusahaan ke kementerian. Dan dari kementerian, juga sudah mengeluarkan surat, yang tadi intinya pencabutannya dibatalkan atau dikembalikan. Adapun nomor surat dan sebagainya tadi sudah dibacakan,” paparnya.

Politisi Partai Golkar itu pun menjelaskan pula, kewajiban perusahaan adalah mengenai ketercukupan plasma sebesar 20 persen dari luas wilayah. Di samping itu, Nursulistio juga menyinggung bahwa masalah Lahan Usaha II Transmigrasi.

Baca juga : Perusahaan Kelapa Sawit Wajib Selesaikan Permasalahan Plasma

“Sebagaimana kita tahu, sampai saat ini Sertifikat Hak Milik (SHM) nya ada, tapi lahannya tidak ada, itu juga sudah dipertanyakan masyarakat. Kemudian tanah warga yang masuk Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Dalam hal ini, ATR/BPN sudah menyampaikan triknya secara teknis. Tinggal nanti saudara-saudara kita, masyarakat menyiapkan bukti kepemilikan tanah, kemudian berkoordinasi ke perusahaan. Maksudnya adalah, agar perusahaan mengeluarkan nomor induk di HGU. Karena yang mengeluarkan nomor induk adalah perusahaan selaku pengusul,” paparnya lebih lanjut.[Red]