Masyarakat Diajak Bergerak: Awasi Kualitas Proyek Fisik Demi Pembangunan yang Bermutu

kaltengtoday.com, Sampit,- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk tidak mengabaikan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada proyek tahun anggaran 2023.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, ia menegaskan bahwa pengawasan maksimal harus dilakukan dan elemen masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi.

Baca juga : DPRD Kotim Berikan Apresiasi kepada RSUD dr Murjani Sampit Raih Akreditasi Paripurna

“Kualitas pekerjaan jalan harus prioritas. Kami imbau kepada dinas terkait kegiatan pekerjaan fisik untuk selalu dimonitor kegiatan di Kotim ini. Seperti pengerjaan jalan, jembatan, drainase dan lain sebagainya,” ujarnya Kamis, 6 April 2023.

Ia juga, mengingatkan agar pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik lebih dioptimalkan untuk mencegah pembangunan fisik yang jumlahnya semakin sedikit, namun kualitasnya terabaikan karena pengawasan yang kurang optimal.

Dalam hal ini, Kurniawan mengajak pihak eksekutif di Kotim untuk menggunakan anggaran dengan efektif agar hasilnya lebih maksimal. Dia menambahkan bahwa capaian tidak hanya dilihat dari target serapan anggaran dan volume pekerjaan di lapangan saja, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

“Pengawasan harus dilakukan dengan ketat dan benar. Pengawas lapangan harus tegas jika menemukan ada kejanggalan atau pelanggaran aturan, beri teguran. Sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian bagi daerah,” imbuhnya.

Kurniawan juga mengingatkan bahwa pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan akan menimbulkan dampak kurang baik yang akan dirasakan masyarakat. Jika proyek fisik dikerjakan sembarangan dan kualitasnya buruk, maka masyarakat yang akan dirugikan karena hasilnya akan cepat rusak.

Baca juga : DPRD Kotim Diskusikan 864 Usulan Pembangunan, Melalui Dana Pokok Pikiran

Untuk itu, peran dari segenap elemen masyarakat juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengawasan di lapangan. Ia berharap agar masyarakat dapat membantu memantau pelaksanaan pembangunan fisik dan tidak melanggar aturan, sehingga hasil pekerjaan benar-benar berkualitas baik.

“Jangan sampai proyek fisik dikerjakan sembarangan dan kualitasnya buruk, sehingga masyarakat yang akan dirugikan karena hasilnya akan cepat rusak,” tutupnya.[Red]