Tingkatkan Kinerja Aparatur

kaltengtoday.com, Kasongan – Bupati Katingan Sakariyas terus mendorong dan memotivasi para pegawai agar meningkatkan kinerja dan pendidikannya dengan mengikuti tugas belajar ataupun izin belajar. Selain pendidikan formal, pemerintah juga mendukung peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat teknis maupun diklat struktural baik di jenjang staf maupun eselon dua.

” Kami dalam menindaklanjuti peningkatan kualitas aparatur, telah melakukan beberapa aktivitas kebijakan. Seperti mempersiapkan aparatur yang terampil dan berdaya saing agar dapat menyerap segala program pemerintah dengan baik, ” Katanya, Rabu (29/3/2023)

Baca Juga :Dewan Minta Inspektorat Awasi Kinerja Aparatur Pemerintah

Selain itu, pihak pemerintah juga melakukan pemenuhan akan kebutuhan tenaga guru atau pengajar di satuan pendidikan di daerah yang diakomodir melalui rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru tahun anggaran 2022.

” Sedangkan untuk tenaga guru agama untuk jenjang SD dan SMP yang terakomodir belum diketahui secara pasti. Alasannya, karena belum ditetapkan kelulusan hasil seleksi PPPK tahun anggaran 2022,” Jelasnya.

Sementara itu, penambahan tenaga bidan dan perawat di beberapa desa akan terakomodir pada penerimaan CPNS maupun PPPK yang bakal diselenggarakan pada tahun anggaran 2023 .

” saya mengharapkan agar pegawai di Katingan yang sebanyak 3.683 orang dapat melayani masyarakat. Sebab, itu sudah menjadi tugas dan tanggung seorang aparatur untuk mengabdi kepada masyarakat, ” Jelasnya.

Baca Juga :Ramadhan Kinerja ASN Harus Tetap Optimal

Ia menyebutkan, jumlah pegawai di Katingan itu terdiri atas 1.686 laki-laki dan 1.997 perempuan yang tugasnya memberikan pelayanan dasar kepada
penduduk Katingan sampai dengan akhir tahun 2022 berjumlah 170.041 jiwa yang terdiri atas laki-laki 88.113 dan 81.928 perempuan, ” Bebernya.

Dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar itu telah meliputi enam urusan meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketentraman umum, ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan sosial. [Red]