Kepemilikan Tanah Jangan Timbulkan Konflik

kaltengtoday.com, Kasongan – Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto mengingatkan kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk melaksanakan tertib administrasi pertanahan diwilayah Katingan. Baik tertib pencatatan dokumen kepemilikan, peralihan baik melalui jual beli, hibah, melakukan pengarsipan dan sebagainya.

” Dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi, dibutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari berbagai pihak. Terutama masyarakat sebagai pemilik tanah untuk menjaga batas bidang tanahnya dengan memasang tanda batas atau patok,” Ungkapnya, Selasa (7/2/2023).

Menurutnya, dengan partisipasi aktif dari masyarakat secara langsung merupakan salah satu bentuk pengamanan aset serta untuk menghindari masalahan pertanahan. Sertifikat merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.

Baca Juga :  Warga Bartim Diminta Tak Ragu Layanan Administrasi Kependudukan

” Untuk itu saya berharap agar sertifikat yang dapat memberikan kepastian hukum sehingga mengurangi atau mencegah terjadi sengketa atau konflik pertanahan. Sehingga sertifikat juga dijadikan sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena dapat dijadikan akses perekonomian masyarakat melalui permodalan atau pinjaman di bank,” Mintanya.

Ia menyebutkan, PTSL di Kabupaten Katingan telah menerbitkan sebanyak 22.216 bidang sejak 2017 sampai dengan tahun 2022. Dengan adanya program strategis nasional PTSL ini, sangat membantu dalam hal sertifikasi tanah masyarakat sebagai legalitas kepemilikan penguasaan tanahnya.

” Saya berharap program ini terus berlanjut sampai seluruh bidang tanah di Katingan dapat bersertifikat. Sehingga, dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah,” Pungkasnya.

Baca Juga :  Disdukcapil Kapuas Berikan Bimtek Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan

Politisi dari PDI Perjuangan ini menegaskan, PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan serentak bagi semua objek pajak pendaftaran tanah. Terutama dalam satu wilayah desa atau kelurahan dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum sehingga mengurangi sengketa pertanahan. [Red]