Soal Badan Otorita IKN, Teras Narang : Harus Dipegang Orang Kalimantan

Badan Otorita ini tidak hanya sekedar membangun tetapi tapi juga harus melakukan pendekatan secara sosial dan budaya masyarakat Kalimantan

Kaltengtoday.com – Ketua Komite 1 DPD RI Agustin Teras Narang meminta agar nantinya Badan Otoritas Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur harus dipegang oleh orang  dari Kalimantan sendiri. Alasannya, agar budaya yang ada di Kalimantan itu tidak hilang.

“Kenapa harus dipegang oleh orang daerah yakni agar kebudayaan Kalimantan itu tidak hilang. Dan Kalau misalnya Pak Jokowi (Presiden RI)  tidak menentukan orang-orang yang berasal dari Kalimantan, dia membuat sejarah yang tidak bagus,” Kata Teras Narang saat bertemu dengan sejumlah wartawan di Palangka Raya, Selasa (5/11).

Ia berpendapat Badan Otoritas ini tidak hanya sekedar membangun tetapi tapi juga harus melakukan pendekatan secara sosial dan budaya masyarakat Kalimantan. Hal itu karena yang tahu  tentang kebudayaan tak ada lain adalah orang Kalimantan sendiri,ujarnya.

“Bappenas secara teknis mereka sudah cukup. Selain itu jangan sampai kita nanti cuma gigit jari lagi dan hanya jadi penonton tanpa bisa berbuat apa- apa,”ujar mantan Ketua Komisi II DPR RI itu.

Baca juga : http://kaltengtoday.com/tahun-2020-dua-daerah-kalteng-lakukan-pilkada-teras-narang-ini-jadi-perhatian-kami/

Teras Narang yang pernah menjabati Gubernur Kalteng dua Periode ( 2005-2015)  kemudian mengatakan seandainya dulunya Kalteng yang dipilih jadi ibukota negara baru, maka yang maju bukan hanya Kalteng saja tapi  juga semua Kalimantan seperti Kaltim, Kalsel, Kalbar, Kalut. Mereka ini dihubungkan dengan jalan yang namanya Trans Kalimantan mulai dari Malinau (Kaltim) turun ke Kalsel kemudian ke Kalteng dan lanjut ke Kalbar.

“Saya bilang, Kalimantan tak perlu jalan tol, tapi kualitasnya setara jalan tol. Jangan masyakat dibebani dengan pungutan-pungutan (jalan tol), “ujarnya.

Selain itu ia dari awal selalu bilang agar masalah pelabuhan laut tidak menjadi kendala untuk memilih Kalteng (jadi ibukota negara). Hal ini karena  ibukota negara ini bukan untuk tempat pelabuhan perdagangan .

“Kalau kita memilih pelabuhan mengapa tak menggunakan yang ada saja seperti di Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas (Semarang) dan Sulawesi karena yang dibangun ini ibukota pemerintahan jadi gak perlu harus menghadap menghadap kelaut lah. Yang harus dipikirkan cuma satu, bagaimana daerah itu aman,”kata Teras.

Ditambahkannya, Badan otoritas yang akan membangun IKN itu oleh Presiden Jokowi sudah diberikan waktu yakni pada tahun 2020 adalah masa persiapan, kemudian  tahun 2021-2023  masa pelaksanaan pembangunan, dan tahun 2024 masa pemindahan penduduk dan jadi ibukota negara.

Dhan – KT