Anggaran Pilkada Kotim Batal Digunakan Untuk Covid-19, Ini Alasannya

Kaltengtoday.com – Sampit. Rencana Penggeseran anggaran Pilkada Kabupaten Kotawaringin
Timur untuk penanganan Covid-19 harus dibatalkan. Pasalnya, Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyepakati tanggal pelaksanaan Pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Hal ini dibenarkan Ketua DPRD Kotim, Dra. Rinie, jika sebelumnya anggaran pilkada Kotim akan dialihkan untuk penangan Covid-19, tapi karena harus mengikuti instruksi pemerintah pusat terpaksa anggaran
itu tidak bisa diganggu gugat lagi.

” Terbentur dengan aturan dari pusat, dimana Komisi II DPR RI sudah mengeluarkan kesimpulan terkait Pilkada Serentak yang dilaksanakan bulan Desember 2020 mendatang. Meski demikian pemerintah daerah sudah mensiasati itu dengan menggunakan pos anggaran lainnya untuk penanganan Covid-19,” kata Rinie, Kamis (16/4/2020) kepada kaltengtoday.com.

Dilanjutkan Rinie, penggeseran pos anggaran untuk penanganan dan penganggulangan wabah Covid-19 juga telah disetujui oleh pihaknya melalui item-item pos anggaran yang diajukan pemerintah daerah kepada DPRD Kotim, hanya saja tinggal menunggu pelaksaannya.

Sebab itu ia juga berharap masyarakat dapat turut memantau penggunaan anggaran Covid-19 yang sudah disepakati eksekutif dan legislatif. Karena bagaimanapun juga pelaksanaan penanggulangan wabah ini menjadi tanggung jawab bersama.

Baca Juga : DPRD dan Pemkab Kotim Sepakati Relokasikan Anggaran Rp.60 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

” Yang jelas bukan hanya DPRD selaku fungsi pengawasan, tetapi masyarakat juga bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 ini. ” Yang kita harapkan nantinya efektif, efesien dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Sementara itu seperti yang diketahui sebelumnya, anggaran pilkada Kotim digandang-gandang berpotensi besar dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dana sebesar 50 miliar lebih tersebut sempat masuk dalam list alokasi anggaran Covid-19 yang disampaikan Bappeda Kotim kepada pihak legislatif DPRD Kotim dalam rapat lintas komisi. [Red]