Pemda Gumas Gelar Sosialisasi Clearing House dan Optimalisasi P3DN

kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama jajaran Forkopimda dan dinas menggelar sosialisasi terkait kegiatan clearing house dan optimalisasi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah kabupaten setempat.

Asisten II Setda Kabupaten Gumas Richard FL mewakili Bupati menjelaskan terkait kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di aula lantai I kantor bupati tersebut, pertama soal clearing house dan optimalisasi peningkatan penggunaan produksi di lokal atau negeri. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi.

Baca Juga :  Polres Barsel Bersama Forkopimda Musnahkan Barbuk Narkotika

“Perlu adanya kesesuaian dengan penyelenggaraan clearing house guna meningkatkan kemandirian pada Pemda dan juga penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pengadaan barang dan jasa, sehingga ini perlu dilakukan sosialisasi,” ucap Richard FL, Rabu (7/12).

Perlu diketahui juga, katanya, tim clearing house tersebut yang sudah dibentuk melalui keputusan Bupati Gumas No : 165 Tahun 2022 tentang pembentukan tim layanan clearing house pengadaan barang dan jasa di Pemkab Gumas. Dengan adanya itu, maka langsung dipimpin oleh Inspektur daerah setempat.

“Anggota dari clearing house ini yakni dari Kepolisian, Kejaksaan, bagian hukum dan SOPD. Maka melalui clearing house ini kita berharap akan mampu mencapai tujuan dan harapan, pertama mengenai percepatan dalam pengambilan keputusan, serta penyelesaian permasalahan secara efektif dan akuntabel,” ujar dia.

Baca Juga :  Peringati HUT ke-76 Bhayangkara, Kapolres Dan Forkopimda Bartim Ikuti Upacara Secara Virtual Bersama Presiden RI

Selanjutnya, terang dia, meningkatkan kapabilitas dan kemandirian Pemkab Gumas dalam penyelesaian permasalahan, tantangan yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa. Lalu, kedepan bisa mengurangi resiko sanggah menyanggah, banding pengaduan serta sengketa ataupun permasalahan hukum dalam pengadaan ini.

“Kemudian, meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pengadaan barang dan jasa, karena ini juga sebagai tindak lanjut dari Inpres No 2 Tahun 2022 tentang P3DN, dan produk usaha mikro untuk menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia,” tandas dia. [Red]